Niat Membantu Bisa Berbahaya: Satgas Ingatkan Ancaman Nyata bagi PMI Ilegal

Table of Contents

NATUNA, VinsNews.com - ‎Pengungkapan identitas pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal secara terbuka, terutama melalui media sosial, dinilai berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan korban. Praktik tersebut bahkan dapat mengancam nyawa PMI yang masih berada di luar negeri.

‎

‎Peringatan keras itu disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Bhakti Tuah Madani Kabupaten Natuna, Baharullazi, didampingi Sekretaris Satgas PMI Natuna, Ilham, saat diwawancarai awak media melalui sambungan WhatsApp, Kamis (25/12/2025).

‎

‎Menurut Baharullazi, jaringan perdagangan orang (TPPO) yang membekingi pengiriman PMI ilegal dikenal sangat kejam, terorganisir, dan memiliki jaringan lintas negara. 

‎

‎Mereka terbiasa memburu korban dengan iming-iming gaji besar, namun berujung eksploitasi, penjeratan utang, hingga kekerasan.

‎

‎“Dalam banyak kasus, mempublikasikan identitas dan kronologi secara detail justru memperbesar risiko bagi korban. Ketika mafia ini terpojok, mereka bisa bertindak sangat licik dan brutal,” tegas Baharullazi.

‎

‎Ia menegaskan, tidak semua kasus PMI ilegal layak dipublikasikan secara terbuka. Dalam kondisi tertentu, penanganan harus dilakukan secara tertutup demi keselamatan korban.

‎

‎“Ini bukan soal menutup-nutupi. Ini soal nyawa. Membuka identitas korban bisa berdampak fatal terhadap keselamatan mereka,” ujarnya.

‎

‎PMI ilegal sendiri merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi dan tidak melalui prosedur pemerintah. Kelompok ini sangat rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai bentuk eksploitasi.

‎

‎“Niatan membantu memang baik, tetapi ketika informasi sensitif tersebar luas, risikonya justru kembali ke PMI itu sendiri. Ini bukan soal transparansi, tapi soal keselamatan,” tambah Baharullazi.

‎

‎Sementara itu, Sekretaris Satgas PMI Natuna, Ilham, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan BP3MI di Batam dan Tanjungpinang, serta instansi terkait di Provinsi Kepulauan Riau.

‎

‎Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan aparat penegak hukum di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara untuk memastikan proses pemulangan korban berjalan aman, profesional, dan terukur.

‎

‎“Prinsip kami hanya satu: keselamatan PMI harus menjadi prioritas utama, demi kesehatan, martabat, dan hak-hak kemanusiaan mereka,” tegas Ilham.

‎

‎Ia juga meminta masyarakat dan pengguna media sosial untuk tidak mengekspos kasus PMI ilegal secara sembarangan.

‎

‎“Saya mohon kepada semua pihak, jangan mempublikasikan identitas PMI ilegal di media sosial. Ini sangat berbahaya bagi keselamatan saudara-saudara kita yang masih berada di luar negeri,” katanya.

‎

‎Ilham juga menambahkan, langkah penyelamatan korban telah berjalan hingga tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan akan diteruskan ke pemerintah pusat untuk proses pemulangan ke keluarga.

‎

‎“Proses ini harus dirahasiakan karena yang kita hadapi adalah predator perdagangan manusia. Salah langkah sedikit saja, risikonya bisa sangat fatal,” pungkasnya.

---

(Redaksi).