Kawal Isu Dugaan Asusila di DPRD Kepri, PMII Tanjungpinang-Bintan Dorong Klarifikasi Resmi

Table of Contents

    Wakil Ketua 2 PMII Tanjungpinang-Bintan, Taufiq Khilaf

TANJUNGPINANG, VinsNews.com - Isu dugaan tindakan asusila yang beredar di lingkungan kerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau terus menjadi sorotan publik. Meski informasi yang beredar masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, penyebutan nama pejabat publik dalam isu tersebut memunculkan kegelisahan tersendiri di masyarakat.

Di tengah perkembangan itu, PC PMII Tanjungpinang-Bintan menyatakan sikap dengan nada tegas namun terukur. Wakil Ketua 2, Taufiq Khilafi, menilai bahwa setiap isu sensitif yang melibatkan lembaga publik harus direspons secara hati-hati, tetapi tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.

“Kami melihat isu ini berkembang cepat dan dalam beberapa hal menimbulkan ruang tafsir yang terlalu liar. Karena itu, PMII Tanjungpinang-Bintan merasa perlu melakukan langkah penelusuran awal, agar publik tidak hanya bergantung pada rumor,” ucap Taufiq Khilafi kepada awak media VinsNews.com, Rabu (19/11/2025).

Ia menegaskan bahwa PMII Tanjungpinang-Bintan akan melakukan investigasi mandiri berskala awal, termasuk menghimpun keterangan lapangan dan meminta klarifikasi langsung dari pihak terkait bila diperlukan.

“Klarifikasi yang jelas sangat penting. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga marwah lembaga publik dan memastikan informasi yang berkembang tetap berada pada koridor yang benar,” ujarnya.

Menurut Taufiq, PMII berkepentingan mengawal isu ini secara objektif, demi memastikan proses yang berjalan tidak menimbulkan preseden buruk terhadap nilai etika dan integritas pejabat daerah.

“Kami tidak ingin kegaduhan menjadi lebih besar. PMII hadir untuk memastikan setiap isu ditangani dengan proporsional, transparan, dan berdasarkan fakta,” ungkap Taufik.

Dengan langkah investigasi awal ini, PMII Tanjungpinang-Bintan menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintahan daerah, sekaligus penjaga keseimbangan informasi di tengah publik.

(Iskandar)