Akses Vital Daik-Penarik Terancam Lumpuh, AKPERSI Lingga Soroti Lambannya Respons Pemerintah

Table of Contents

    Kondisi jalan penghubung Daik-Penarik/f: AKPERSI Lingga 

LINGGA, VinsNews.com - Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Lingga menyoroti kondisi akses jalan provinsi dari Daik menuju Penarik yang saat ini rusak parah dan sangat memprihatinkan.

Jalan tersebut merupakan jalur utama keluar-masuk ke Ibu Kota Kabupaten Lingga, sekaligus akses menuju Pelabuhan Penyeberangan Speedboat dan ASDP Roro Penarik - Dabo Singkep, yang berperan vital dalam mobilitas masyarakat, pengiriman logistik, serta konektivitas antarpulau di wilayah Lingga.

Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Lingga, S.M. Junaidi, menyampaikan keprihatinannya dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh sebelum terjadi korban jiwa atau terputusnya akses antarwilayah.

“Kami mengingatkan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, agar tidak menunggu sampai ada korban. Jalan Daik–Penarik adalah urat nadi pergerakan ekonomi masyarakat Lingga. Jika akses ini putus, seluruh aktivitas bisa lumpuh,” tegas Junaidi, Rabu (22/10/2025).

Ia menilai kondisi ini menunjukkan minimnya keseriusan pemerintah dalam menangani infrastruktur dasar di daerah. Padahal, menurutnya, perbaikan jalan bukan sekadar urusan kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Sudah bertahun-tahun jalan ini dikeluhkan warga. Setiap tahun ada anggaran miliaran rupiah, tapi kondisi jalan tetap rusak. Kami menuntut transparansi dan tindakan nyata, bukan janji,” tambahnya.

Salah satu warga Desa Kelumu, RB, turut mengeluhkan hal serupa. Ia mengatakan bahwa kerusakan jalan yang semakin parah membuat warga kesulitan beraktivitas, terutama saat musim hujan.

“Kalau hujan, jalan seperti kubangan. Banyak kendaraan terperosok. Kami berharap pemerintah benar-benar turun tangan memperbaikinya,” ujarnya.

Sebagai organisasi pers yang memiliki komitmen sosial, AKPERSI Lingga menyatakan siap mengawal isu ini hingga mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. 

“Kami tidak ingin masyarakat Lingga terus menjadi korban dari ketidakseriusan pemerintah. Infrastruktur jalan adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah harus hadir sebelum keadaan semakin parah,” pungkas Junaidi.

(AKPERSI Kepri)