Rp173 Miliar Mengancam Keuangan Daerah, AKPERSI Karimun Desak Transparansi dan Audit

Table of Contents

                   Dewan Pimpinan Cabang AKPERSI Kabupaten Karimun  

Vinsnews.com - Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPC-AKPERSI) Karimun, kembali menyoroti persoalan keuangan daerah sebesar Rp. 173 miliar pada tahun 2024 yang kini menjadi beban hutang pada tahun 2025. 

Ketua DPC AKPERSI Karimun, Samsul menegaskan bahwa, "Jika memang terdapat kejanggalan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka semestinya Pemerintah Daerah dalam hal inilah eksekutif maupun legislatif, agar dapat segera mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan atau audit menyeluruh," ujarnya .

Lanjut Samsul, Negara kita memiliki  berbagai lembaga pemeriksa keuangan daerah, termasuk auditor independen yang kredibel.

AKPERSI Karimun menilai belum ada ketegasan dari pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti dugaan kejanggalan tersebut, sehingga dibutuh adanya dorongan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengingatkan pentingnya pengawasan oleh semua elemen.

"Kita butuh sinergi, bukan saling lempar tanggung jawab. Kalau tidak diselesaikan dengan tegas dan terbuka, ini akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan anggaran daerah ke depan," tegas Samsul dalam keterangannya, Kamis (08/05). 

Dengan demikian, AKPERSI Karimun menekankan bahwa pentingnya kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan persoalan keuangan daerah untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan transparan.

(Red)